Dia menegaskan, orasi ilmiah ini merupakan refleksi mengenai bagaimana hilirisasi, inovasi digitalisasi, SPBE, tata kelola fiskal, dan pengelolaan APBD seharusnya diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat yang mampu menghadapi masa depan.

Bupati Ikram memaparkan data pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah yang menunjukkan skala ekonomi yang sangat signifikan. PDRB meningkat dari sekitar Rp3,29 miliar pada 2020 menjadi sekitar Rp54,96 miliar pada 2025, dengan capaian pada 2025 tercatat sekitar Rp29,58 miliar.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 62,47 persen tertinggi di Indonesia dengan sektor industri pengolahan menjadi salah satu motor utama perubahan struktur ekonomi daerah.

Dari sisi fiskal, kapasitas pendapatan daerah juga meningkat signifikan. Pendapatan daerah naik dari sekitar Rp1,59 triliun pada 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp189,56 miliar pada 2023 menjadi Rp396,35 miliar pada 2025, dengan capaian sekitar Rp399,50 miliar pada 2026. “ Halmahera Tengah memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Namun pertanyaannya, apakah negara mengembalikan yang adil bagi Halmahera Tengah atau tidak,” tegas Bupati Ikram.

Bupati Ikram menekankan pentingnya pergeseran cara pandang, dari sekadar mengejar fiscal capacity menuju fiscal value. Menurutnya, kapasitas fiskal hanyalah kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, sementara nilai fiskal adalah manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.