“ Nah, inilah menurut saya, anggaran dalam kegiatan pembangunan, baik di pusat maupun daerah, itu harus kita sikapi bersama,” terangnya.

Ada masalah yang harus diselesaikan, dimana sejak tahun 2023 dirinya sudah menyampaikan bahwa akan terjadi penurunan angka kemiskinan, targetnya di 2024 itu 5 persen, di ancang-ancang di 6 persen, saya sudah tahu, sudah memahami.

“Dan angka kemiskinan itu akan paralel dengan angka stunting tapi bukan itu, kenapa turun, ya karena inisiatifnya sudah jalan, kenapa harus kemiskinan bisa turun, karena rumah sudah dibangun. Dari badan pusat statistik, dan dari global,” terangnya.

Bahwa pendapatan masyarakat itu di angka Rp600.000 per bulan, kategori tidak miskin. Sekian ribu orang sudah disahkan dengan inisiatif Rp400.000 sampai Rp500.000. Dan di 2025 pasti akan menurun dengan intens.

Tapi angka kemiskinan itu belum paralel dengan masyarakat. Maka di 2026 dengan penurunan, pengurangan dana transfer sebesar Rp480 miliar, menurutnya tidak usah di pagu. Karena Halmahera selatan Rp500 miliar, Provinsi Rp700 miliar.

“Nah kita Rp480 miliar, saya jamin anggaran di DPRD tidak berpengaruh, saya jamin TPP tidak akan berpengaruh,” ujarnya