Dealfrit kemudian menyoroti dua nama di antaranya, KSK alias Kezia, misalnya disebut tercantum dalam dua keputusan bupati dengan nilai bantuan sosial yang berbeda. Sementara EH alias Eklesia disebut dalam laporan sebagai pihak yang patut diduga bukan warga Kabupaten Halbar.

Dalam laporan tersebut juga mencantumkan nama HA alias Hendris, yang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halbar.

Berdasarkan dokumen SPD-SPP LS Nomor 740/157.E/SPD-LS/BKTK/XII/2023, Hendris disebut dikaitkan dengan penerima Bansos sebesar Rp10 juta.

Namun, menurut laporan, Hendris tidak tercanrum dalam dua keputusan bupati sebagai penerima, maupun LHP BPK yang dijadikan dasar laporan. Nama FET alias Frangky juga disebut tercanrum dalam Keputusan Bupati Nomor 37/KPTS/I/2023 sebagai penerima Bansos.

Akan tetapi, pelapor menyebut Frangky tidak pernah menerima uang tersebut meskipun telah diterbitkan dokumen permintaan penerbitan SPD-SPP LSNomor 740/157.F/SPD-LS/BKTK/XII/2023 pada 15 Desember 2023.