“Kalau DPRD sampai membentuk pansus, artinya persoalan ini bukan masalah kecil. Anggaran obat miliaran rupiah, tetapi masyarakat masih mengeluhkan kelangkaan obat di RSUD Jailolo,” kata Sahrir, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat dan penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum, baik Polres Halmahera Barat maupun Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, segera melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran obat di RSUD Jailolo.

Sahrir menilai, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh proses pengadaan obat, mulai dari tahap perencanaan, penggunaan anggaran, distribusi obat, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana BLUD rumah sakit.

“Kami mendesak agar persoalan ini segera diusut secara terbuka sehingga publik mengetahui ke mana anggaran itu digunakan,” katanya.