Sementara itu Kades Kosa, Safrudin Hi. Jafar kepada media ini saat dikonfirmasi usai pertemuan menjelaskan, terkait dengan aksi mahasiswa ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan ke kami selaku pemdes, yaitu terkait dengan posisi jabatan Sekretaris Desa.

“Mereka mencurigai perjalan pemerintahan desa Kosa kurang lebih tiga tahun sudah terjadi tiga kali pergantian Sekdes. Padahal tidak sama sekali, dan ternyata tuntutan itu tidak benar,” ucap Safrudin.

Dia juga mengaku mahasiswa juga menuntut dana Covid-19 tahun 2019 sampai 2021, padahal Safrudin menjabat sebagai Kades Kosa tahun 2021 akhir. 

“Saya masuk di akhir, itu tinggal satu tahap dana covid, dan itu datanya tinggal menyambung pemerintah lama. Bukan saya melakukan perubahan data terus buat data baru,” katanya. Perihal jalan lingkungan desa yang disoalkan adalah pembayaran alat eksavator.