Mahasiswa sampaikan pada tuntutan itu biaya pembayaran eksavator sebesar Rp25 juta tapi dibayar hanya Rp 3 juta. Terus saya jelaskan itu tidak mungkin terjadi. 

“Masa orang punya alat baru dihitung mobilisasi saja biaya puluhan juta, masa ini dipakai ambil sirtu di kali kemudian bawa ke kampung untuk timbun jalan lingkungan bayar cuma Rp3 juta itu kan tidak masuk akal,” beber Kades.

Untuk itu Safrudin menganggap tuntutan mahasiswa jika dipelajari tidak mendasar dan tidak punya bukti sama sekali. 

“Saya bilang apabila adik-adik mahasiswa melihat bahwa roda pemerintahan tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa, maka datang dan bercerita dengan saya selaku kades,” ujarnya.

Dikatakan, jangan hanya mempelajari sumber informasi dari satu pihak, terus menganggap itu ada masalah dan langsung mengangkat.