Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pertanian biasa, sebab sebagian besar masyarakat Morotai menggantungkan perekonomian pada sektor perikanan dan pertanian.

Karena itu, Diohor menilai pemerintah daerah perlu segera menetapkan status bencana kekeringan sehingga tersedia payung hukum dan dasar administratif untuk mengambil langkah penanganan, termasuk apabila diperlukan penggunaan Dana BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Masyarakat saat ini bertumpu ekonominya pada dua sektor utama, sektor perikanan dan pertanian. Nah, saat ini bencana kekeringan ini menimpa masyarakat petani. Oleh sebab itu sudah seharusnya dan sudah sewajarnya pemerintah daerah melakukan penetapan status bencana,” katanya.

Diohor mengingatkan, keterlambatan penanganan dapat memperbesar dampak ekonomi yang ditanggung masyarakat. Menurut dia, jika tanaman produktif masyarakat terus mengalami kerusakan, maka sumber pendapatan petani juga akan ikut terganggu.

“Saya yakin dan percaya kalau pemerintah tidak ada kebijakan untuk mengantisipasi bencana kekeringan ini, perekonomian pasti akan hancur,” tegasnya.