Ia menyebut sejumlah fraksi di DPRD Maluku Utara, termasuk Gerindra, Demokrat, dan PKS, masih memiliki ruang pembahasan untuk menilai kelayakan rencana pinjaman tersebut.

“Dan sampai per detik ini, di antara fraksi kita belum menyepakati mengenai pinjaman Rp500 miliar,” tambahnya. Selain meluruskan klaim persetujuan, Gerindra juga menyoroti alasan pemerintah daerah mengajukan pinjaman untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Nazla mengakui, percepatan pembangunan memiliki sisi positif. Namun, menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terperinci dampak pinjaman terhadap kondisi keuangan daerah pada masa mendatang, termasuk kemampuan pemerintah membayar kembali kewajiban tersebut.

“Gerindra sendiri sepertinya dinamikanya imbang. Kita melihat ada sisi positifnya untuk percepatan, tetapi kita kemudian mempertanyakan percepatan itu bagaimana dampaknya di kemudian hari,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan apakah percepatan pembangunan melalui skema pinjaman benar-benar akan memberikan dampak positif bagi daerah sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.