Menurut Nazla, proposal yang diajukan pemerintah provinsi masih membutuhkan penelaahan lebih lanjut. DPRD tidak ingin keputusan yang diambil saat ini justru menimbulkan beban keuangan yang menyulitkan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.

“Jangan sampai kita malah mengambil satu konsekuensi yang nanti menyulitkan di kemudian hari. Kita di DPRD sangat berhati-hati mengenai pinjaman ini,” tegasnya.

Nazla juga menyinggung adanya pembahasan mengenai skema pinjaman dalam jumlah yang lebih besar, yang menurutnya perlu diperjelas dari sisi perencanaan dan konsekuensi fiskalnya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjelaskan bahwa rencana pinjaman Rp500 miliar disiapkan untuk menutup defisit anggaran dalam RAPBD 2027 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp480 miliar.

Defisit tersebut muncul dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,5 triliun, sementara belanja daerah diperkirakan mencapai Rp4 triliun.

“Dari pendapatan Rp3,5 triliun, belanja Rp4 triliun, ada defisit Rp480 miliar sekian. Ini akan kita tutup dengan rencana pinjaman Rp500 miliar yang sudah disetujui oleh DPRD,” kata Sherly saat menyampaikan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara di Sofifi, Senin (12/10/2026).

Rencana pinjaman tersebut disebut sebagai salah satu opsi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mempercepat konektivitas antardaerah di Maluku Utara.

Namun, berdasarkan penjelasan Nazla, rencana tersebut masih perlu dibahas dan dikaji secara mendalam oleh fraksi-fraksi di DPRD.

Bagi Gerindra, keputusan mengenai pinjaman daerah bukan semata-mata soal mempercepat pembangunan, melainkan juga memastikan manfaatnya sebanding dengan konsekuensi keuangan yang harus ditanggung pemerintah daerah.(rl)