Karena di dalam kajian itu, menjelaskan tentang pusat Pemerintahan, luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk dan masih banyak persayaratan lainnya yang harus dipenuhi.

“Saya tidak butuh dihormati, tapi teman-teman yang mendukung soal DOB harus tahu etika berpemerintahan. Karena setahu saya, daerah persiapan yang telah diusulkan ke Pemerintah Pusat itu hanya Wasile dan Obi,” ungkapnya.

Selaku pimpinan Pemerintahan di Tidore, Muhammad Sinen, tidak mau gegabah dan tergesa-gesa unuk melahirkan suatu keputusan yang nantinya akan menimbulkan masalah besar dikemudian hari.

Untuk itu, komunikasi antara Pemerintah Kota Tidore dan Provinsi Maluku Utara harus diperbaiki. Bukan mengambil keputusan secara sepihak kemudian mewacanakan bahwa Sofifi harus dimekarkan.

“Bicara DOB, tidak bisa sebatas komunikasi lewat lisan, tapi harus secara formal, karena ada kajian-kajian yuridis dan akademis. Jadi konsepnya harus jelas, bukan hanya sebatas melempar wacana tanpa konsep dan data,” paparnya.

Muhammad Sinen mengaku, asaat ini, warga di daratan Oba mulai bersikap dan menolak wacana pembentukan DOB Sofifi, yang disuarakan Gubernur Maluku Utara maupun sekelompok orang.