Sementara programnya tidak berjalan karena sebagian warga yang namanya terdaftar sebagai KPM menolak. Buktinya, pemdes kembali melakukan rapat pada 12 Maret 2023 kemarin berakhir ricuh karena warga menuntut haknya untuk diberikan.

“Tahap I itu mereka menerima hanya 1 bulan Rp 300 ribu, tersisa Rp 600 ribu belum diterima. Tahap II, III, dan IV itu tidak tersalur sama sekali. Jadi laporan yang dimasukan nilainya semua Rp 169 juta yang tidak tersalur kepada 52 KPM, dan tim penilai dari Inspektorat melihat dan mengkaji hasil yang dikeluarkan Rp 141 juta karena ada pemotongan diberikan kepada orang sakit, duka dan pembelian 1 unit motor,” tutur Afon.

Anehnya, sambungnya, dalam laporan realisasi 2022 untuk BLT DD semuanya sudah selesai dan tercatat sudah tersalur kepada 79 KPM. Afon mengungkapkan, sesuai anggaran yang harus diprioritaskan itu warga dengan kategori kemiskinan ekstrem.

Namun di Sahu, sebut dia, PNS juga menerima bantuan sosial itu. Ada pula PNS yang anaknya belum menikah menerima BLT.