Ditegaskan, pajak galian C seharusnya menjadi kontribusi finansial untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terdampak.

Namun, adanya kebocoran pajak menyebabkan potensi pendapatan daerah tidak masuk ke kas daerah. Hal ini tentu sangat merugikan daerah bukan hanya dari aspek lingkungan, tetapi juga dari sisi pendapatan.

“Data yang kami memiliki tunggakan galian C yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan besarnya kerugian daerah akibat tidak adanya penagihan yang efektif,” katanya.

KNPI juga mendesak DPRD untuk menggunakan kewenangannya dalam memanggil semua OPD yang terkait.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah ini. “Kasus ini sudah seharusnya dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak terulang di masa depan,” tegas Julkifli.