Iskar membeberkan, ada catatan untuk DLH, pada tahun 2017 Pemerintah Kelurahan Tanah Tinggi Barat pernah melakukan inovasi penanganan sampah. Inovasi ini diberi nama TATIBARASA (Tanah Tinggi Barat Bebas Sampah).

Kegiatan itu diinisiasi oleh Lurah Tanah Tinggi Barat, Rosida. Kala itu, ia melakukan langkah awal dengan merubah terlebih dahulu perilaku masyarakat melalui sosialisasi berbasis Rukun Tetangga (RT). 

Edukasi yang disampaikan kepada warga salah satunya adalah Barangka bukan TPS. Hanya memakan kurung waktu satu tahun, pada tahun 2018 Kelurahan Tanah Tinggi Barat tidak lagi memiliki TPS. Semua sampah rumah tangga dijemput langsung di rumah-rumah warga oleh armada Kaisar yang diatur jadwalnya .

“Inovasi oleh Tanah Tinggi Barat pada tahun 2017 adalah salah satu pilot project yang luar biasa, kiranya Pemkot melalui DLH bisa menjadikan hal-hal semacam ini sebagai State Of The Art kalau dalam penelitian,” harapnya.

Kata Iskar, sampah adalah fakta lingkungan, dan akan  menjadi masalah jika cara penanganan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Namun disamping itu juga harus ada kerja pentahelix. Sampah tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan kacamata kuda, karena penanganannya harus betul-betul maksimal dan terpadu. Pemerintah juga wajib menggandeng elemen yang memiliki kapasitas mumpuni pada altar lingkungan hidup untuk duduk bersama mencari solusi.

“Bagi saya, Ternate selain menjadi salah satu kota urban di Maluku Utara, kota ini juga memiliki populasi yang telah matang, akibatnya laju pertumbuhan penduduknya pun seakan tidak dapat terbendung. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dapat berimplikasi pada masalah lingkungan hidup salah satunya adalah sampah.

Belum lagi jika gaya hidup dari masyarakat cenderung konsumtif. Artinya, jika sampah hulunya dari aktivitas masyarakat, maka seyogyanya cara penanganannya juga harus dibarengi dengan menyasar perilaku masyarakat, bukan hanya persoalan fisik dan/atau merestrukturisasi TPS yang dikedepankan oleh pemerintah,” tegas Iskar. (nas)