Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah pendaftar Sekolah Rakyat hingga saat ini baru mencapai sekitar 300 anak. Sementara kapasitas yang harus dipenuhi mencapai 1.080 siswa untuk setiap angkatan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan langkah-langkah percepatan agar target dapat tercapai sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Untuk mendukung proses rekrutmen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan menyediakan data sekitar 34 ribu Anak Tidak Sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Data tersebut akan menjadi dasar bagi tim lapangan dalam melakukan pendataan dan verifikasi calon siswa.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mengintegrasikan data keluarga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masuk kategori kesejahteraan rendah. Langkah ini dilakukan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.

Kementerian Sosial melalui Satgas Rekrutmen juga mengingatkan agar prioritas utama diberikan kepada Anak Tidak Sekolah serta anak-anak yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kami ingin memastikan program ini tepat sasaran dan menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan,” ujar perwakilan Satgas Kemensos dalam rapat tersebut.