“Pendampingan harus secara maksimal dalam proses hukum, jangan lagi ada pembiaran dengan alasan apa pun,” tegas Safri dalam keterangannya, Sabtu (29/8).

Safri menilai dugaan kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal keluarga yang dapat diselesaikan secara diam-diam.  Menurutnya, ketika anak menjadi korban dugaan tindak pidana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak dan keselamatan korban terlindungi. 

“Dugaan rudapaksa terhadap anak di bawah umur sudah masuk masalah kemanusiaan. Masa depan anak harus dijaga dan dilindungi,” tuturnya.

Dia juga menyoroti masih adanya dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Halsel yang melibatkan orang-orang terdekat korban, baik dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan.

Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan anak.

Safri meminta DP3KB melakukan asesmen dan investigasi terhadap kondisi kedua korban, termasuk memastikan kebutuhan pendampingan psikologis selama proses hukum berlangsung.