TERNATE – Anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Nurjaya Hi. Ibrahim  melalui Tim kuasa hukum mengajukan upaya administrasi berupa keberatan terhadap Keputusan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate Nomor : 01/KEP/BK/DPRD-KT/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.

Surat keberatan tersebut dilayangkan Law Office Hendra Karianga & Associates yang berkedudukan di Jakarta Pusat kepada Ketua BK DPRD Kota Ternate, pada Selasa (11/8/2026), yang ditandatangani lima advokat selaku kuasa hukum Pemohon, yakni Hendra Karianga, Saray Henriyani Karianga, Arnold N Musa, Ian Matheis, dan Modesta Nusalawo. 

Pengajuan keberatan ini didasarkan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan hak kepada warga masyarakat yang dirugikan untuk mengajukan keberatan secara tertulis dalam tenggang waktu 21 hari kerja. 

Dalam pertimbangannya, kuasa hukum menolak tuduhan bahwa Nurjaya terbukti melanggar Pasal 7 huruf g dan Pasal 8 ayat (10) Peraturan DPRD Kota Ternate Nomor: 188.43/02/DPRD-KT/2010 tentang Kode Etik.

Putusan BK tersebut bermula dari pengaduan anggota DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif tertanggal 13 Februari 2026 terkait laporan fitnah dan pencemaran nama baik. Menurut Tim kuasa hukum, pernyataan Nurjaya mengenai pembangunan Vila Lago Montana di Kelurahan Fitu bukan bentuk fitnah maupun pencemaran nama baik, melainkan bentuk kritik dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD.