Yakub menambahkan, Pemerintahan Desa memiliki sebuah tujuan yang sama yakni melihat pembangunan berkembang dengan intens secara merata keseluruh pelosok desa sesuai dengan penggunaan Dana Desa yang ada, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, dengan harapan bahwa pelayanan publik juga akan semakin membaik.

Lanjutnya, melalui kegiatan ini, hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pembangunan desa dapat terpecahkan sehingga hubungan Pemerintah Daerah, dengan Pemerintahan Desa bersama masyarakat dapat terjalin baik, tanpa ada sebuah sikap saling menyalahkan sehingga lebih meningkatkan hubungan kolaborasi untuk melakukan pengawasan pembangunan dan pelayanan publik yang baik.

“Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dengan tema pembangunan termasuk penyelenggaraan pelayanan public, memerlukan unsur-unsur fundamental yang meliputi unsur profesionalisme dan akuntabilitas dari para penyelenggara pelayanan public, Saya berharap kegiatan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menambah wawasan dan saling bertukar pikiran,” Imbuh Yakub.

Sementara, Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Akmal Kadir dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ombudsman Baronda merupakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Tidore dalam hal ini melaksanakan dua kegiatan besar yakni diskusi publik yang menghadirkan 6 narasumber yang memiliki kompetensinya masing-masing dan expo pelayanan publik yang melibatkan 15 instansi.