MOROTAI – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kabupaten Pulau Morotai melayangkan catatan keras terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, khususnya di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Rabu (29/7/2026), PSI menilai realisasi PAD yang jauh di bawah target menjadi bukti lemahnya fondasi fiskal Morotai.
Juru Bicara Fraksi PSI, Rifai Malase, menegaskan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar dokumen administrasi tahunan.
Menurutnya, dokumen itu adalah tolak ukur akuntabilitas publik dan komitmen politik penganggaran.
“Dokumen ini merupakan instrumen akuntabilitas publik, cerminan komitmen politik beranggaran, serta fondasi dalam mengukur sejauh mana kebijakan fiskal daerah diabdikan untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai,” tegas Rifai dalam rapat.
Data yang disampaikan PSI menunjukkan terjadi kesenjangan besar. Dari target PAD Pemda Morotai 2025 sebesar Rp 69.895.770.000, realisasinya hanya Rp 25.791.309.993 atau 36,89%.