Sebelumnya, Ketua DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih Maluku Utara, Mudasir Ishak menegaskan, surat peringatan dari pemerintah membuktikan bahwa ada masalah dengan villa lago montana.

“Surat peringatan itu dikeluarkan karena memang terbukti ada masalah dan pelanggaran, namun masalah ini sepertinya sengaja mau dihentikan di atas kertas demi kepentingan tertentu. Dinas PUPR mengabaikan kegiatan terlarang tetap berlangsung, maka unsur pidana dalam kasus ini menjadi semakin kuat,” kata Mudasir.

Selain itu, kata Mudasir pelaku usaha villa montana dapat dikenakan pidana tambahan lantaran dengan sengaja tidak mematuhi perintah atau larangan pejabat berwenang. “Bukti sudah lengkap. Kita desak penegak hukum termasuk KPK tidak lagi ragu bergerak. OTT terhadap Kadis PUPR Ternate menjadi langkah mutlak untuk memastikan aturan ditegakkan, dan membuktikan bahwa tidak ada jabatan yang kebal hukum di republik ini,” pungkasnya (cr-02)