“Intinya, kita mencari obat yang masa kedaluwarsanya masih lama dan benar-benar dibutuhkan pasien. Jangan setiap tahun kita membeli jenis obat yang sama, sementara stok sebelumnya masih tersedia dan masa penggunaannya masih panjang,” tegasnya.

Amad mengungkapkan, kebijakan tersebut telah disampaikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kesehatan, dan para kepala Puskesmas dalam pertemuan yang digelar pada Senin lalu.

Ia meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat koordinasi dalam menyusun kebutuhan obat, dengan memperhatikan stok yang tersedia, tingkat pemakaian, serta kebutuhan pasien.

Selain memperketat pengadaan, kata Amad, Pemkab Pulau Morotai juga berencana membentuk tim atau satuan tugas (satgas) untuk memantau pengadaan dan distribusi obat hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan di desa.

Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyaluran obat, sehingga ketersediaannya lebih terjamin dan distribusinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan.

Menurutnya pengelolaan obat kedaluwarsa juga menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan kerugian anggaran.

“Obat yang tidak dapat digunakan lagi bukan hanya berpotensi menyebabkan pemborosan belanja, tetapi juga membutuhkan penanganan khusus untuk proses pemusnahannya. Obat kedaluwarsa harus dikelola dan dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.