Untuk mempercepat penyaluran, BPH Migas menyiapkan empat langkah akselerasi, yakni verifikasi cepat terhadap 14 SPBU usulan, penerbitan izin operasional bagi delapan SPBU baru, skema top-up darurat untuk enam SPBU existing, serta percepatan sidang komite pengambilan keputusan pada bulan ini.

Di sisi lain, BPH Migas juga memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. Seluruh SPBU diwajibkan memenuhi standar digitalisasi, termasuk penggunaan barcode di setiap transaksi serta penyediaan rekaman CCTV minimal 30 hari kalender.

Pengawasan intensif juga akan difokuskan di wilayah sekitar pertambangan guna mencegah kebocoran solar subsidi ke sektor industri. Pemerintah bahkan mendeteksi adanya permainan harga oleh oknum spekulan dan jaringan mafia BBM.

“Data kendaraan kini sudah terintegrasi dengan Kementerian ESDM. Kami juga meminta Organda dan asosiasi truk aktif melakukan pengawasan terhadap anggotanya di lapangan,” pungkas Chrisnawan.(ril)