Sikap DPRD tersebut sekaligus menempatkan Pemprov Malut sebagai pihak yang kini harus membuktikan kesiapan administrasi dan persyaratan pengajuan pinjaman. Tanpa terpenuhinya kriteria yang dimaksud, proses tersebut belum dapat dipastikan akan berlanjut.

Dengan dikembalikannya usulan tersebut kepada pemerintah, bola kini berada di tangan Pemprov Malut. Pemerintah dituntut segera memastikan seluruh persyaratan yang menjadi catatan dalam kajian DPRD dapat dipenuhi.

Pernyataan Iqbal juga menunjukkan bahwa DPRD belum memberikan kepastian bahwa pinjaman Rp1 triliun tersebut akan disetujui. Legislatif masih menunggu terpenuhinya kriteria sebelum proses tersebut dapat ditindaklanjuti.

Dengan demikian, rencana pinjaman Rp1 triliun masih menghadapi tahapan penting. Pemprov Malut harus mampu menjawab berbagai persyaratan yang menjadi perhatian DPRD, sementara DPRD tetap memiliki posisi penting untuk memastikan rencana pembiayaan tersebut berjalan sesuai ketentuan.(rl)