JAILOLO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Barat mulai menelusuri persoalan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jailolo yang belakangan menjadi sorotan publik.

Sejumlah temuan awal mulai mengemuka, mulai dari tingginya klaim BPJS rumah sakit, tunggakan iuran BPJS pemerintah daerah, hingga tidak adanya pemeriksaan keuangan BLUD oleh Inspektorat selama tiga tahun terakhir.

Temuan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus BLUD RSUD Jailolo yang digelar di ruang rapat DPRD Halbar, Senin (18/5/2026), dengan menghadirkan pihak BPJS, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.

Juru Bicara Pansus BLUD RSUD Jailolo, Erland Mouw, mengungkapkan realisasi klaim RSUD Jailolo terhadap BPJS selama periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp 52,8 miliar.

Namun, menurut Erland, besarnya klaim tersebut belum berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. “Realisasi klaim RSUD terhadap BPJS tahun 2023-2025 sebesar Rp 52,8 miliar. Harusnya dengan anggaran sebesar itu tidak terjadi kelangkaan obat,” ungkap Erland.