“Harga tinta itu di angka 4-6 jutaan, bahkan sampai 8 jutaan, sementara satu buah tinta itu hanya bisa dipakai untuk 400 KTP. Sehingga dalam rapat kemarin kami sudah hitung sekitar Rp 286 juta saja untuk bisa selesaikan problem 12 ribu KTP ini untuk bisa dicetak,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, sudah berjalan kurang lebih 8 bulan problem ini tidak bisa diselesaikan oleh Dukcapil Morotai.

Sehingga sampai saat ini Dukcapil Morotai berharap bahwa ada perubahan anggaran. Karena mereka tidak ada lagi anggaran untuk membeli tinta pencetakan e-KTP.

“Kepala Dukcapil sempat mengatakan pihaknya mendapatkan bantuan dari Provinsi 1 botol, dan juga pinjaman Dukcapil dari beberapa teman-teman mereka (dari Kabupaten lain). Bayangkan saja daerah yang besar ini untuk pelayanan dasar berkaitan dengan KTP saja harus pinjam dari Kabupaten yang lain. Ini sangat memalukan untuk daerah ini,” geram Mahmud.

Olehnya itu, DPRD berharap agar Pemkab Morotai menseriusi masalah ini. Karena ada sekian ribu anak-anak Morotai yang mau melanjutkan studi dan itu membutuhkan e-KTP.