Sejauh ini, kata dia, LBH-PA Morotai sudah membuka Sekolah Perempuan dan Pos pengaduan di lima desa diantaranya Desa Waringin, Tilei, Usbar Pantai, Galo-Galo dan Wewemo. 

“Jadi kelompok-kelompok yang rentan ini kami berdayakan lewat pendidikan kritis yaitu pendidikan adil gender,” ujarnya. 

Ia berharap, kedepan kelompok-kelompok miskin ini dapat didorong untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga ada keadilan sosial. 

“Kita mengharapkan adanya akses identitas hukum, kemudian penanganan jaminan sosial untuk anak dan juga ekonomi,” tambahnya.  Pemerintah diminta mampu menyikapi masalah ini secara serius. Dan LBH bisa menyediakan data sebagai acuan. 

“Iya pemerintah harus menyikapi itu, tapi kesannya ketika kita buka pengadukan bahwa kalau ada data pembanding kesannya kaya kita mau melemahkan data yang ada di pemerintah, sebenarnya itu tidak sama sekali. Kami hanya ingin melihat bahwa ini realitas yang dalam konteks saat ini bagaimana kemiskinan berwajah perempuan,” pungkas Ona. (fay)