SANANA – Bukan masalah pergantian penjabat sementara Kepala Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) yang dikeluhkan oleh warga, tapi, air bersih juga menjadi keluhan warga yang tinggal di atas air laut itu.  Warga yang sebagin besar bekerja sebagai nelayan itu, sudah sejak empat bulan lalu sangat kesulitan mendapatkan air untuk mandi, minum, masak, dan mencuci pakaian. Untuk mendapatkan air bersih itu,  setiap hari masyarakat Suku Bajo harus merogeh kocek untuk mendapatkan air bersih.

Air bersih yang mereka konsumsi selam ini, adalah bantuan dari Provinsi Malut, yakni program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Padahal, mereka baru menikmati Pamsimas sejak awal 2019 lalu.  Sebelum mendapatkan program Pamsimas, warga memanfaatkan sumur bor yang disediakan dari desanya. Air bersih yang disediakan desa, itu sering salobar atau asin.  Anehnya, program Pamsimas itu tidak dinikmati secara cuma-cuma, tetapi setiap bulan warga masih dibebankan membayar iuran, yang paling kecil sebesar Rp 30 ribu, bagi pemakai air yang tidak begitu banyak.

Pada saat masuknya program Pamsimas, setiap warga Bajo memasang meteran yang anggaran pemasangannya dibebankan kepada warga. Meteran yang dipasang itu sebesar Rp 300 ribu lebih. Mereka mengira dengan adanya program dari provinsi itu, bisa membuat mereka sedikit legah mendatpatkan air bersih, ternyata malah menjadi petaka bagi mereka.  Saat ini, untuk mendaptkan air bersih, bagi warga yang berpenghasilan lebih, harus menggunakan jasa orang lain untuk mengambilnya di Desa Pohea. Hitungannya, per jergen 20 liter biayanya Rp 4 ribu. Namun kalau yang tidak punya penghasilan lebih, mereka bisa ambil sendiri menggunakan perahu yang jaraknya lumayan jauh. “Memang kondisi air di Bajo saat ini sangat sulit didapatkan. Kita harus keluarkan banyak uang atau memeras tenaga sekuat mungkin untuk bisa mendapatkan air bersih,” kata Sainudin Kue warga Desa Bajo saat ditemui di rumahnya, Sabtu (25/1). 

Sainudin mengatakan, krisis air bersih ini sudah hampir lima bulan. Kadang, kalau memang kondisi begitu terdesak, warga terpaksa  gunakan air asin itu untuk kebutuhan mandi. “Sering kami gunakan air asin itu untuk mandi. Tetapi sekarang ini banyak warga yang sudah memutuskan meteran air yang ada di rumah mereka,” ujarnya pria asal Desa Pas Ipa itu. Masalah air ini, katanya, Pemerintah Desa Bajo sudah mengetahuinya. Tapi sampai saat ini dari desa hanya janji saja. “Ada tiga rumah di Pohea yang menjadi tempat untuk kita ambil air bersih. Air ini kebutuhan paling penting, mau sesusah apapun tetap saja kami beli,” keluh Sainudin. Bulan ini, Sainudin menambahkan, hampir semua orang di Bajo keluhkan soal pendapatan yang mereka dapati. Dia mengakui kalau di Bajo ini perputaran uang sangat bagus, tapi sekarang memang semua sedang kesulitan. Apalagi laut juga tidak bersahabat. Kalau yang keluar mancing kemudian dapat ikan, maka itu nasib baiknya. “Sekarang uang lagi susah. Ditambah lagi dengan kebutuhan air yang setiap hari mesti mengeluarkan uang,” bebernya. Hal yang sama juga dikeluhkan Sui Sangkalo. Sui  menuturkan, kondisi air memang sangat sulit. Janda satu anak ini setiap hari gunakan air isi kemasan atau air isi ulang di depot untuk gunakan minum dan masak. Biasanya, air isi ulang yang dia beli itu per galong Rp 10 ribu. “ Jadi, kami biasa beli 3 galong. Jumlah 3 galong itu hanya bisa dipakai selama dua hari saja, habis itu beli lagi,” katanya.

Sementara Ketua Koordinator Pamsimnas Desa Bajo, Ramli Buton yang saat itu sedang memikul jergen berisi air untuk dibawa ke rumahnya mengatakan, kinerja pengurus Pamsimnas Kabupaten Kepsul sangat berantakan. Selama ini, apa yang dilakukan oleh pengurus kabupaten, tidak pernah diketahui oleh pengurus desa. “Kami pengurus di desa tidak pernah dilibatkan. Semua urusan diambil alih oleh pengurus kabupaten,” katanya.Sementara uang bayar iuran, lanjutnya, disetor ke kas desa. Uang iuran itu tidak masuk ke pengurus desa maupun pengurus kabupaten. Tetapi masuk di kas desa. “Tapi kami sendiri tidak tahu uang yang masuk di kas desa itu selama ini dilakukan untuk apa saja. Kami tidak digaji. Yang kami tahu, Pamsimas ini selalu dapat bantuan dari provinsi. Namun semuanya dikelola oleh pengurus kabupaten. Kami tidak pernah tahu uang dari provinsi,” ujarnya.(nai)