Tikep Usulkan Kota Ternate Dikunci

Ketua DPD PDIP Malut

TERNATE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mengusulkan agar Pemerintah Kota Ternate dapat mengunci Kota untuk sementara waktu. Ini karena trand peningkatan penderita Covid-19 terus meningkat setiap harinya.

Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen mengatakan, trend peningkatan jumlah pasien covid perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, Pemprov tak boleh lepas tanggungjawab hanya kepada Kabupaten dan Kota. “Provinsi merupakan perpanjangan tangan dari Pusat harus serius,” tegasnya.

Karena itu, Muhammad Sinen menyarankan agar Kota Ternate ditutup untuk sementara waktu. Sebab, selain sudah ada transmisi lokal, Ternate juga menjadi pusat transit semua orang dari Kabupaten dan Kota di Maluku Utara. “Ini saran saja, Ternate itu kalau boleh sudah bisa tutup, karena tiap hari ada peningkatan yang sangat tinggi. Dan ini kalau diusulkan ke Pusat, pasti dikasih izin untuk ditutup. Karena tiap hari berkembang terus,” katanya.

Apalagi lanjut dia, jumlah pasien yang berstatus terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapi 93 orang. Ia khawatir, jika tidak diantisipasi segera, maka akan membahayakan masyarakat.” Karena fasilitas kesehatan medis untuk Maluku Utara tidak siap. Yang ditakutkan jangan sampai dia membludak tiba-tiba, itu berbahaya bagi masyarakat Maluku Utara. Jadi kondisi yang begini saya mohon dari Pemerintah Provinsi harus cepat,” ucap Wakil Walikota Tikep.

Ayah Erik (sapaan akrab Muhammad Sinen) juga memohon agar Pemerintah Kabupaten dan Kota yang lain khususnya Kota Ternate dapat mencontohi yang sudah dilakukan Pemkot Tikep. “Semua akses ini dia dari Kota Ternate, makanya kami juga meminta Pemerintah Kota Ternate agar sama-sama menjaga dan melawan Covid-19,” katanya lagi.

“Sebab kita juga prihatin, di Ternate itu penduduknya ada yang dari Tidore juga. Jadi ini bukan kita meminta tapi ini mesti diantisipasi. Perkembangan peningkatan Covid tinggi sekali, maka ini harus ada langkah tegas dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku Utara,” pintanya. (nas)

Berita Terkait