BOBONG – Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Tabona (AMPDT), Kecamatan Tabona, Rabu (03/06) siang mendatangi kantor DPRD setempat.

Mereka melakukan hearing bersama wakil rakyat untuk menyampaikan sejumlah masalah, di antaranya, penyaluran BLT DD tahun 2020, dinilai tidak tepat sasaran, pembangunan fisik dikerjakan ditengah masyarakat sedang resah dengan pandemi Covid 19 tanpa musyawarah dan tidak transparansi kepala desa dalam pengelolaan keuangan dan program serta hak-hak warga.

Selain itu, kades juga dituding sering melibatkan aparat desa dalam pekerjaan proyek desa, tanpa melibatkan warga. Mereka juga meminta kejelasan kepala desa atas tunjangan aparat desa yang belum terbayarkan selama 10 bulan, 5 bulan di tahun 2019 dan 5 di tahun 2020.

Sebelumnya mereka sudah pernah melakukan aksi demonstrasi  dikantor Desa Tabona.  Meski  mereka sudah ditemui oleh Kepala Desa Tabona, Laharuli. Namun tuntutan mereka tidak diakomodir.

BPD yang diharapkan menjadi wakil rakyat tak berkutik sehingga tuntutan masa untuk mengeluarkan rekomendasi pemberhentian kades.

“Mosi ketidakpercayaan terhadap dua Lembaga besar ditingkat Desa inipun muncul, maka pilihan alternatif kita datangi DPRD Taliabu sebagai Lembaga Perwakilan ditingkat kabupaten untuk menyampaikan persoalan ini, ” ungkap Syahrudin Yoisangaji juga koordinator pemuda.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Pulau Taliabu Pardin Isa berjanji akan menampung aspirasi mereka dan akan dirapatkan melalui Komisi terkait. “Nanti Komisi I yang bakal melakukan rapat untuk menyampaikan hal ini kepada Pemda melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Tata Pemerintahan,” sahut Pardin.

Meski  DPRD bukan lembaga eksekusi, namun mengawal aspirasi warga. Jika Kades benar-benar  melakukan kesalahan sebagaimana berdasarkan fakta di lapangan, maka akan ada sanskinya. (bro)