DARUBA – Mantan Kabag Humas Kabupaten Pulau Morotai yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai, Arafik M Rahman, kembali berulah.

Arafik yang belum menyelesaikan pengembalian temuan saat menjabat sebagai Kabag Humas, kini Arafik kembali dikeluhkan guru PAUD karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional PAUD (BOP) di sejumlah PAUD di Pulau Morotai. Salah satu guru PAUD yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan Arafik yang dipercaya memberikan rekomendasi pencaiaran, langsung memberikan fatwa ke masing-masing pengurus PAUD untuk memberikan imbalan dengan nilai yang bervariasi.

“Sekarang rekomendasi yang kami bawa itu harus menghadap langsung dengan Kabid, baru di kasih cap, kemudian beliau (Kabid) langsung fatwa, dan setelah pencairan langsung balik ke kantor lagi. Jadi dia pangil kita satu-satu masuk di ruanganya baru di kasih, dan ini seakan-akan dia bawa nama ibu Bupati (istri bupati). Apakah betul ini perintah dari ibu bupati saya juga tidak tahu,” tuturnya.

Dikatakan, saat ini yang sudah memberikan uang ke Arafik kurang lebih 25 lembaga PAUD. Dan dugaan pungli yang dilakukan Arafik sudah yang kedua kalinya sejak tahun 2019 lalu. “Tahun kemarin tepat di Bulan Desember BOP tahap II saya kasih Rp 500 ribu, dan ada yang kasih sampai Rp 1 juta. Bahkan, tahun ini dia (Arafik) patok 1 juta sampai 3 juta,” katanya.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, F Revi Dara, ketika dikonfirmasi wartawan di kantornya langsung naik pitam, dan mengancam akan mengeluarkan oknum stafnya bila terbukti benar melakukan pungli dana BOP. Revi menegaskan yang namanya dana untuk operasional ke sekolah tidak bisa dilakukan pemotongan dengan alasan apa pun.

“Kalau sampai ada dan ketahuan, maka saya langsung proses, karena dana itu masuk dari Pusat ke Kas Daerah (Kasda) kemudian dari Kasda langsung ke rekening PAUD, dan itu SK penempatan jelas. Jadi jangan bermain dibelakang layar nanti saya telusuri, dan jangan bawa nama Pak Bupati dan Ibu Bupati,” tegasnya.

“Saya juga akan tegur lembaga-lembaga PAUD agar jangan lagi beikan uang-uang seperti itu ke staf-staf yang ada di dinas sini, karena apa yang mereka kerjakan itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka,” tambah Revi. Tak puas dengan informasi yang ia terima dari wartawan, Revi langsung menelpon Arafik dan memintanya menghadap ke ruang kerjanya untuk menjelaskan secara terbuka langsung ke wartawan alasan dirinya meminta jatah dari dana BOP.

“Pak Kabid jelaskan langsung ke wartawan, ini harus klier, tidak bisa seperti itu,” kesal Revi. Dan Arafik pun menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah mematok berapa besar uang yang harus diserahkan pengurus PAUD ke pihaknya. Uang yang diterima dari dana BOP itu merupakan keikhlasan yang diberikan para pengurus PAUD karena pihaknya sudah membantu menyusun laporan adminitrasi para pengurus PAUD.

“Tidak benar kalau dinas lakukan pemotongan, dan itu kan keikhlasan dong baurus kong kasih beli rokok saja, tapi yang namanya potong-potongan tarada,” kilah Arafik. Arafik juga membantah ada nama Istri Bupati, Serliy Tjoanda, yang dicatut dalam pemotongan dana BOP tersebut sebagimana yang dilaporkan para guru PAUD.

“Yang ada muncul nama ibu Bupati ini soal belanja sendal, ada yang bawa nama ibu Bupati untuk belanja sendal di PAUD, tapi itu sudah diklarifikasi langsung oleh Ibu Bupati di grup WA. Kalau soal ini (pemotongan BOP) itu tidak ada,” jelasnya. Sekedar diketahui, dari 92 lembaga PAUD yang ada di Morotai, ada sekitar 70 lebih lembaga PAUD yang mendapat bantuan BOP langsung dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.Saat ini sudah 20 lebih lembaga yang sudah melakukan pencairan dana BOP tahap pertama. diketahui setiap PAUD menerima anggaran itu antara Rp.7 jutaan hingga Rp.20 juta tergantung jumlah anak didiknya setiap 6 bulan sekali. (fay)