TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyoroti terkait politik uang, netralitas ASN dan Jumlah DPT masih terjadi di Malut. Karenanya Bawaslu Malut maupun Bawaslu Kota Ternate diminta untuk lebih serius mengawasi hal tersebut.

Komisioner Bawaslu RI, M Afifudin usai melakukan diskusi bedah buku mengatakan, jelang Pilkada Malut, ada tiga hal yang menjadi keseriusan Bawaslu RI untuk ditindak,

Terutama politik uang, netralitas ASN dan masalah DPT. “Indeks kerawanan pemilu ada 3 hal yang harus dibenahi, yakni politik uang, netralitas ASN yang berpihak dan ketiga masalah DPT,”  ungkapnya, Jumat (12/09) malam.

Dia menambahkan, saat ini Bawaslu sudah menindaklanjuti DPT yang memang masih banyak bermasalah dengan KPU RI. Penetapan DPT sekarang prosesnya menuju penetapan yang sedang dikonsolidasikan.

“Jadi kerawanan ini kita akan munculkan untuk mencegah agar tidak terjadi semasif yang dulu-dulu,” sebut Afifudin

Kata Afifudin, kedatangan dirinya ke Ternate untuk memastikan kesiapan jajaran Bawaslu Ternate dalam menstimulus pengawasan di seluruh lapisan masyarakat agar dapat melakukan pengawasan, sehingga masyarakat dapat terakomodasi dalam menolak politik uang serta menerima isu sara” Proses Pilkada saat ini, dari sisi protokol kesehatan akan menjadi prasyarat untuk jajaran Bawaslu agar banyak melakukan koordinasi dengan satgas dan menyiapkan alat pelindung diri,” tuturnya.

Dikatannya, dalam pemilihan kepala daerah saat ini yang paling terpenting adalah Bawaslu baik RI hingga Daerah harus, memperhatikan protokol Covid-19.(one)