TERNATE – DPRD Kota Ternate kembali meminta ke Pemerintah kota Ternate, agar menunda pembayaran multiyears, dan mendahulukan pembayaran TPP dan kegiatan pihak ketiga yang sudah selesai pekerjaannya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy pada Kamis (25/02/2021). Muhajirin mengatakan, pada rapat konsultasi beberapa waktu lalu terkait dengan perintah dari pusat melalui Kemenkeu dan Kemendagri untuk dilakukan refocusing, dalam rangka penanganan covid19, meski dia tidak hadir dalam rapat itu namun diinformasikan oleh anggota DPRD.

“Refocusing itu kalau tidak keliru kurang lebih 8 persen, kemudian mereka juga menyampaikan mendahului beberapa kegiatan. Dari dasar itu kemudian DPRD meminta ke Pemda untuk bisa menyampaikan hutang yang terbawa dari tahun 2020 ke 2021 itu sekitar berapa,” katanya.

Menurut dia, jika dilakukan perhitungan, maka besaran multi years dan pihak ketiga yang sudah selesai di tahun 2020 dan belum terbayar jika digabungkan kurang lebih sekitar Rp 100 miliar di luar refocusing. “ Kemudian diminta Pemda menyiapkan skema bagaimana kita bisa menyelesaikan hutang kita dan tidak memberatkan APBD di tahun anggaran 2021,” ucapnya.

Dia menegaskan, agar pemerintah tidak menghilangkan TPP, ketika siena itu dibuat oleh Pemkot Ternate. “Untuk menjaga stabilitas keuangan kita, maka saya meminta agar pembayaran multi years itu di geser, dan jangan menjadi prioritas. Jadi digeser pada bulan April atau Mei pembayarannya, kemudian dahulukan TPP dan pihak ketiga yang kegiatannya sudah selesai di tahun 2020,” tegasnya.

Hal ini kata dia, sangat penting mengingat multiyears pernah dibayarkan pada November dan Desember tahun lalu. Meskipun batas waktu pembayaran multiyears sendiri sampai di tahun 2021.

“Karena yang dimaksud tahun 2021 itu bisa sampai ke pertengahan atau akhir, jadi dahulukan TPP dan pihak ketiga yang pekerjaannya sudah selesai. Jangan multiyears jadi prioritas yang lain dulu lah yang harus diprioritaskan,” pintanya.(cim)