SKPD Tunggak Pajak Kendaraan Ratusan Juta

Kendaraan dinas milik Pemkab Halmahera Selatan

LABUHA – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menungak pembayaran pajak kendaraan dinas selama dua tahun hingga mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini sudah di laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel untuk membantu melakukan penagihan atas tunggakan hutang pajak kendaraan dinas.

Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Halsel, Ubet Nurdin menjelaskan, pihaknya terpaksa meminta bantuan Kejaksaan setempat untuk melakukan penagihan karena tunggakan pajak kendaraan dinas di sejumlah SKPD tidak dibayarkan selama 2 tahun.

“Total ada 15 SKPD yang menunggak pajak ini, sudah kita laporkan ke Jaksa,” kata Ubet Kamis (10/06/21). Ubet mengatakan, langkah itu terpaksa dilakukan karena pihak SKPD Pemkab Halsel membandel, tidak mau membayar tunggakan pajak yang ditaksir mencapai hampir Rp 200 Juta.

“Dari jumlah tersebut terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 51 Juta lebih, jika sampai batas waktu ada SKPD yang tidak mau membayar maka sanksinya dilakukan penarikan kendaraan,” tutur Ubet.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Halsel, Alfian menambahkan, Kejaksaan Negeri sifatnya hanya membantu UPTB Samsat Halsel, melakukan penagihan terhadap wajib pajak, karena ada MoU kerjasama antara Kejari dan Samsat Halsel yang telah berjalan dua tahun terakhir.

“Laporan masuk sudah dua pekan lalu, dan sudah tindaklanjuti pemanggilan terhadap SKPD yang bersangkutan,” ujar Alfian. Lanjut dia sebagai pengacara Negara, berkewajiban membantu dan memfasilitasi, selebihnya termasuk sanksi adalah wilayah Dinas teknis (Samsat red).

Berikut nama-nama SKPD penunggak pajak kendaraan yakni, Dinas PTSP Halsel sebesar Rp 1.154.400 juta, Dinas DPKAD sebesar Rp 7.456 juta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 4.422 juta, Dinas PUPR Rp 51.131 juta, Dinas Pariwisata Rp 6.106 juta, Dinas Kominfo 32.119 juta, KPU Rp 2.066 juta, Dinas P3A-KB sebesar Rp 981 ribu, DKP Rp 8.943 juta, Dinas Nakertrans Rp 3.444. juta, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 1.798 juta, Dinas Sosial Rp 833 ribu, PDAM sebesar Rp 4.641 juta, Inspektorat Rp 3.667 juta, Dinas Kesehatan Rp 10.382 juta, Sekretariat Bupati Rp 7.621 juta dan Sekda Halsel Rp 6.389 juta. (nan) 

Komentar

error: Content is protected !!