TERNATE – Pemerintah kota Ternate, dinilai tidak memiliki skema apapun terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, akibatnya pengelolaan keuangan tidak diketahui arah dan tujuannya. Hal ini kemudian berdampak pada sejumlah kegiatan pemerintah yang tidak diketahui arah dan tujuannya, buktinya capaian pendapatan asli daerah (PAD)  Kota Ternate yang sudah masuk triwulan ketiga, tapi baru tercapai 30 persen lebih jauh dari yang ditargetkan tahun ini

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid mengatakan, dia melihat dari 100 hari kerja yang dicanangkan oleh Tauhid-Jasri, kelihatannya tidak diskemakan secara baik, dari berbagai sektor yang dicanangkan pada 100 hari pertama bisa laksanakan minimal menjawab permasalahan yang diresahkan, ternyata dari pengelolaan keuangan tidak diketahui ujung pangkalnya.

“Refocusing juga masih seperti itu, termasuk di dalamnya pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu buktinya sampai masuk triwulan III capaiannya baru 30 persen lebih, artinya sumber PAD yang ada belum dilakukan perbaikan secara baik,” katanya, Minggu (11/07/2021).

Hal ini kata dia, pada akhirnya sangat mempengaruhi realisasi capaian PAD dari target yang ditetapkan, dia bahkan menyentil pengelolaan sampah yang tidak  bisa teratasi. Padahal agar pemerintahan ini berjalan baik, seharusnya didukung dengan belanja rutin dan operasional yang sampai kini dinilai hampir seluruh kelurahan tersentuh dengan baik. Dan ini terjadi di kecamatan Moti yang ditemukan saat reses anggota DPRD Dapil Ternate Selatan-Moti. 

“Seperti di Moti dua triwulan terakhir 2020 dan dua triwulan pertama 2021, mereka belum menyentuh sama sekali operasional kantor, bagaimana mungkin pemerintahan di kelurahan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah kota Ternate, Itu menunggu kehancuran, karena garda terdepan dalam menghadapi masyarakat itu kan kelurahan,” ungkapnya.

Hal-hal ini, lanjut Mubin, yang membuat dia sejak awal meragukan dengan program 100 hari kerja pemerintahan Tauhid-Jasri. “ Ternyata terbukti, sejak awal saya sampaikan 100 hari kerja itu target dan kita apresiasi serta kita mendukung, cuman penetapan target tentunya harus disesuaikan dengan kondisi pemerintahan daerah kita. Ternyata pengelolaan keuangan yang mereka targetkan di 100 hari kerja juga belum nampak sama sekali, dan masih amburadul. Mereka seharusnya fokus, karena kelihatannya mereka bingung mana yang diprioritaskan,” terangnya.

Dikatakannya, Pemkot harus duduk bersama dengan DPRD untuk mencarikan solusi, sebab jika pemerintahan menutup diri akan sulit. “DPRD selama ini sudah memberikan masukan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, karena DPRD mengetahui kendala akibat dari aturan berkaitan dengan refocusing, pengurangan anggaran dan sebagainya. Ini yang harus duduk bersama, ini kan tidak pernah dilakukan hanya DPRD yang meminta rapat konsultasi, namun inisiatif ini tidak pernah diambil oleh pemerintah. Karena kelihatannya pemerintah bingung, jadi 100 hari ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa,” kata dia.

Menurut Mubin, dalam kondisi pandemi covid19 ini, ada tiga hal yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot, yakni penanggulangan covid19 yang telah dilakukan refocusing, penanganan dampak covid19, harus fokus pada kegiatan urgen dan mendesak.

“Sehingga kalau tidak urgen di lepas saja, kalau tidak memang kacau. Tidak perlu mimpi yang macam-macam, dan ketiga hal ini kuncinya bagaimana pemerintah mendesain, menata dan merencanakan pengelolaan keuangan secara baik. Baik itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara baik. Tapi kita lihat sekarang dalam pelaksanaan mereka bingung, karena diminta refocusing dan sampai sekarang skema refocusing juga DPRD belum mendapat laporan,” tutupnya (cim)