TERNATE– Langkah Pemkot Ternate dengan membentuk tim satgas BBM yang kerap melalukan penertiban penjualan BBM eceran di depot dan kios dinilai keliru oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu, Pasalnya, Pemerintah Kota Ternate dinilai keliru jika tidak melakukan sosialisasi terhadap standar harga eceran tertinggi (HET) BBM yang dijual para pengecer.

Apalagi penertiban harga BBM di kios dan depot ini sempat di keluhkan oleh sejumlah pengecer yang mendatangi kantor Wali Kota pada Selasa (17/5/2022) kemarin untuk menyampaikan aspirasinya ke Wali Kota Ternate.

Jamian mengatakan, seharusnya ketika edaran Wali Kota dikeluarkan, seharus dilakukan sosialisasi ke masyarakat, termasuk pengecer dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Sebab kata dia, Pemerintah Kota Ternate mestinya harus berhitung efeknya dari edaran tersebut yang mempengaruhi banyak sektor.

“Apa yang diambil, efek kepada masyarakat seperti apa,  disitulah  pemerintah dapat menyimpulkan langkah selanjutnya apalagi pengecer Kota Ternate kan terlalu banyak,” ungkapnya pada Rabu (18/5/2022).

Dia menyebut, langkah Pemkot Ternate ini menggambarkan tidak adanya perencanaan yang jelas, bahkan Pemkot dinilai tidak memiliki data tentang jumlah penjual BBM eceran di Ternate.

“Karena masyarakat yang mengambil minyak di SPBU juga perlu didata berapa banyak, ini juga tidak ada,” sebutnya.

Dia beralasan, jika pedagang BBM eceran ini dibatasi maka akan mengakibatkan antrean di SPBU.

“Karena kalau penjual di jalan dibatasi atau dihilangkan pasti antrian di SPBU makin panjang. Intinya pemerintah kita saat ini terlalu lemah,” tegasnya.(nas)