TOBELO –  Lembaga Adat yang berada di wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM), mengecam pernyataan Fahri Yamin yang menyebutkan keberadaan PT NHM tidak memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat. 

Yunus Ngetje Fanyira Pagu didampingi sejumlah lembaga adat pada Selasa (21/06/2022) menyebutkan, lembaga adat empat suku mengecam dan menilai pernyataan Fahri Yamin keliru.

Bahkan menurutnya, soal pemberdayaan masyarakat dari haji Robert sudah dibicarakan sampai ke pemdes. Selanjutnya ketika diubah sistem maka bukan terjadi ketidaksejahteraan.

“Ketika dialihkan ke BUMDes maka semua dilakukan untuk menyentuh bagi masyarakat secara langsung. Selaku lembaga dan masyarakat adat kami melihat itu lebih baik. Karena ketika kita lihat tidak efektif jika diberikan uang saja namun tak ada manfaat, maka dengan sistem ini kemudian diubah ke  pemberdayaan. Bahkan saat ini sementara digodok untuk masuk ke BUMDes,” terangnya. 

Dijelaskannya, dalam pernyataan yang disebutkan akan dilakukan demo maka masyarakat adat akan siap memblokade aksi ini.

“Bagi kami PT NHM sudah sangat luar biasa, apalagi bantuan yang diberikan sudah sangat banyak baik untuk fakir miskin, janda, lansia dan termasuk ke lembaga adat.  Ini sudah sangat besar jika dibandingkan dengan new crest,” tuturnya. 

Menurutnya, sistem yang dilakukan H  Robert  sudah sangat jelas dan luar biasa. Bahkan bantuan yang diberikan tidak hanya saja dalam lingkar tambang tetapi hampir sebagian besar di wilayah Halut dan Malut.

Begitupun soal penerimaan karyawan sudah sangat terbuka, pasalnya di lingkar tambang memang dipahami ada skill tertentu yang harus diambil dari luar.  Meski demikian jika dikalkulasikan maka untuk karyawan lokal sudah 80 persen dan 20 persen nasional ketika.

“Kita melihat ini sudah sangat terbuka soal perekrutan karyawan. Kami jelas mengecam pernyataan yang diutarakan Fahri dan sejumlah orang yang mengatasnamakan tokoh masyarakat. Selain itu, jelas juga coba dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan, namun sebagai masyarakat adat tidak dilihat dari sudut pandang politik namun melihat dari pandangan masyarakat adat,” terangnya. 

Untuk bantuan dari pihak PT NHM yang paling  dominan adalah bantuan orang tidak mampu, yatim piatu, dana pendidikan, bantuan gereja dan masjid, termasuk bantuan pembangunan Gereja Imanuel dan bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu. Bahkan sosial budaya ada bantuan rumah adat dan bantuan keuangan untuk pengelolaan lembaga adat.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Adat Towiliko, Fanverend Karapeo menyebutkan, pernyataan Fahri Yamin adalah hoax. Pasalnya, banyak masyarakat yang telah merasakan dampak positif. Apalagi program bedah rumah masyarakat kurang mampu yang dilakukan dengan target 1000 unit sementara dilakukan.

“Selaku sekretaris lembaga ini sesuatu yang diapresiasi apalagi dalam beberapa tahun ini jelas sudah sangat dirasakan. Begitupun bantuan lain seperti orang sakit di Halut dan Malut, tentunya sudah secara nyata diberikan. Selain itu, bantuan yang diberikan bagi lembaga adat sudah sangat diapresiasi karena ini bantuan yang diberikan untuk pengembangan adat,” jelasnya. 

Dia meminta, siapapun tidak mengatasnamakan masyarakat dengan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan realitas di lapangan.  “Kami meminta jangan mengatasnamakan kelembagaan karena kami tentunya akan mengambil tindakan tegas dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat adat,” jelasnya. (fer)