TERNATE – Buntut dari pembatalan persetujuan mutasi Risval Tribudiyanto yang diteken Wakil Wali Kota dan belakangan jadi polemik. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan empat pejabat di Pemkot Ternate.

Mereka yang diundang itu masing-masing Sekda Kota Ternate Jusuf Sunya, Kepala BKPSDM Kota Ternate Samin Marsaoly, Kabag Hukum Toto Sunarto serta Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Ternate Agus Fian Jambak pada Selasa (28/6/2022) hari ini.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian menjelaskan, RDP ini berkaitan dengan polemik pembatalan surat persetujuan mutasi mantan Kadis PUPR, Risval Tribudiyanto yang diteken Wakil Wali Kota, Jasri Usman.

“Saya kira pemanggilan ini teman-teman media sudah tahu persis apa masalahnya. Namun ada hal penting yang juga akan kita bahas pada besok nanti,” tegasnya kemarin.

Yang dimaksud Mochtar agenda tersebut, berkaitan dengan pembatalan surat persetujuan mutasi Risval Tribudiyanto ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Surat tertanggal 11 Maret 2022 dengan nomor: 824.4/ 6 /2021 yang ditandangani atas nama Wali Kota oleh Wakil Wali Kota Jasri Usman itu dianulir oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman berdasarkan surat tertanggal 08 Juni 2022 bernomor: 800 /2107/ 2022 yang ditujukan ke Kepala Kantor Regional XI BKN Manado perihal Pembatalan Persetujuan Mutasi Pegawai atas nama Risval Tri Budiyanto.

Surat tersebut langsung dijawab Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Dedi Herdi melalui surat bernomor : 802/B-AK.01/SD/KR.XI/2022, tertanggal 13 Juni 2022 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Mutasi Kepegawaian Kepala Kantor Regional XI BKN Nomor LU-28204000013 Atas Nama Risval Tri Budiyanto, S.T NIP. 1978082620013121008. Sengketa kewenangan ini lantas dipolemikkan banyak kalangan.

Padahal menurut Mochtar, didalam pemerintahan terdapat hal-hal diatur di dalam mekanisme administrasi. Karena itu ia mempertanyakan sikap Kabag Humas dan Kabag Hukum yang bertindak melampaui tupoksi mereka.

“Itu nanti Komisi I akan menanyakan hal itu,” tegasnya.(nas)