Selanjutnya untuk Inovasi Konfirmasi Pelayanan (Copy) Desa, DPMD telah memanfaatkan media sosial melalui Group WhatsApp (WA), sehingga apabila setiap desa melakukan pengurusan di DPMD, satu hari sebelum pengurusan, sudah harus diinformasikan terlebih dahulu melalui grup WA yang telah disediakan oleh DPMD, tujuannya, agar desa bisa terlayani dengan baik.

“Jika tidak dikonfirmasi terlebih dahulu, kemudian pegawai yang ditugaskan untuk melayani desa, tiba-tiba ditugaskan keluar, maka sudah tentu desa tidak akan terlayani. Apalagi secara geografis, 49 desa di Kota Tidore, semuanya berada diluar pulau Tidore. Oleh sebab itu, butuh copy desa, agar Pemerintah Desa yang datang dari jauh, untuk melakukan pengurusan di DPMD, itu sudah langsung tertangani,” jelas Abdul Rasyid.

Sementara untuk Inovasi Desa Tertib Pencairan, kata Rasyid, DPMD juga memanfaatkan kecanggihan teknologi, dengan menyiapkan aplikasi menggunakan Formulir Google, untuk memastikan setiap tahapan pencairan yang dilakukan oleh desa, sehingga desa yang telah melakukan pencairan di Bank, wajib melaporkan ke DPMD melalui Google berbasis Android dan secara otomatis sudah langsung masuk ke adminnya DPMD.

Hal ini harus dilakukan, karena biasanya, secara ketentuan persentase pencairan berdasarkan SPPD untuk Alokasi Dana Desa (ADD), itu di triwulan pertama 30 persen, triwulan kedua 30 persen, triwulan ketiga 30 persen dan triwulan keempat 10 persen. sementara anggaran yang dicairkan, terkadang melebihi kebutuhan desa. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi ini, agar DPMD dapat mengawal anggaran yang dicairkan desa sesuai dengan kebutuhan dalam setiap triwulan. Karena jika tidak, maka kedepannya desa akan kelabakan dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa.

“Misalnya pencairan tahap pertama itu nilainya 300 juta, namun kebutuhan Desa hanya senilai Rp. 270 juta, maka desa harus menyetor kembali sisa anggarannya ke Bank. Jadi kegunaan aplikasi ini, agar DPMD dapat mengontrol jumlah anggaran yang dicairkan dengan kebutuhan desa yang termuat dalam RKA. Tujuannya agar kita dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran,” tambahnya.