DARUBA – Dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara (Malut), Pulau Morotai menjadi salah satu kabupaten yang terkenal dengan destinasi pariwisata yang mumpuni. 

Bahkan pada 2016 silam, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI telah menetapkan Morotai sebagai 10 Bali baru di Indonesia. Hal ini tak terlepas dari keindahan alam Pulau Morotai yang mampu menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 

Tapi siapa sangka, di balik potensi besar tersebut, pariwisata Morotai belum mampu menghasilkan pendapatan atau pemasukan untuk kebutuhan pembangunan daerah. 

Padahal, sudah ratusan miliar dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk mendorong infrastruktur pariwisata Morotai selama 10 tahun terakhir. 

Tercatat, di tahun 2021, Pemerintah Pusat mengalokasi dana untuk Dinas Pariwisata (Dispar) Pulau Morotai sebesar Rp 36 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan tahun ini, DAK yang disodorkan ke Dispar Morotai masih dengan jumlah yang fantastis yaitu Rp 19 miliar.

Tapi dengan jumlah dana yang fantastis tersebut, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispar Pulau Morotai per 9 Agustus 2022 baru di angka 2,41 persen atau Rp 36.676.000 dari total target Rp 1.523.210.000.

Sumber-sumber pendapatan Dispar tahun 2022 berdasarkan data Bidang Pendapatan BPKAD Pulau Morotai, hanya bersumber dari dua retribusi yakni retribusi pesanggrahan Villa dan retribusi rekreasi dan olahraga.

Untuk data pemasukan PAD Dispar selama Januari sampai dengan Juli 2022, per bulan penyetoran Dispar rata-rata hanya Rp 4 hingga 5 juta per bulan, pemasukan terbesar hanya di bulan Mei yakni Rp 16,3 juta. Sementara untuk April dan Juli kosong atau belum ada pemasukan. 

“Kalau sesuai target, jumlah yang masih harus dikejar Dispar yaitu Rp 1.486.534.000,” kata Kasi Pendapatan BPKAD, Arafik Bayan, saat dikonfirmasi, Selasa (09/08/2022). 

Ditanya, capaian PAD Dispar tahun 2021, kata dia, juga belum mencapai target. Hanya saja, Arafik mengaku lupa berapa nilai capaian PAD Dispar 2021. 

“Angka pastinya saya lupa, tapi tidak capai 50 persen,” akuinya. Belum lama ini, Kadispar Pulau Morotai, Kalbi Rasyid, ketika diwawancarai Fajar Malut di kantornya, juga mengakui bahwa pihaknya belum maksimal menggenjot PAD.

Hal ini, kata Kalbi, dikarenakan banyak fasilitas Pulau Dodola yang menjadi sumber PAD mereka, telah rusak dan belum diperbaiki.

“Kita perlu benahi sejumlah fasilitas, mulai dari transportasi hingga wahana pendukung wisata. Juga menginisiasi dengan paket promo bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Dodola,” timpal Kalbi seraya mengatakan masalah ini akan menjadi konsentrasi Dispar. 

“Karena jangankan 40 sampai 50 persen, bahkan capaiannya belum sampai di angka 30 persen. Ini berarti masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan,” katanya.

Dengan upaya perbaikan fasilitas dan skema yang nantinya digunakan, Kalbi optimis, bisa meningkatkan PAD di akhir 2022.

“Kita akan berusaha untuk capai PAD, setidaknya mendekati target, sekalipun tidak capai Rp 1 miliar sesuai yang ditargetkan,” tuntas Kalbi. (fay)