DARUBA – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, F Revi Dara, menepis kritik yang dilontarkan DPRD dan akademisi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pariwisata (Dispar) Pulau Morotai yang turun drastis di tahun 2023 mendatang. 

Diakui, DAK Dispar 2023 hanya dialokasikan oleh Kementrian Pariwisata RI sebesar Rp 6 miliar. Padahal tahun ini DAK Dispar masih di angka fantastis yakni Rp 19 miliar. 

Sementara di tahun 2021 kemarin, tembus di angka Rp 36 miliar.  Hal ini yang menjadi sorotan banyak pihak mulai dari akademisi hingga DPRD setempat.  Namun bagi Revi, menurunnya DAK Dispar di 2023 bukan tanpa alasan.  

“Itu karena berhubungan dengan komunikasi dan administrasi, karena pada posisi administrasi kita tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) itu tidak sesuai dengan kondisi. 

“Karena Ripparda pada zaman dulu disusun itu lokusnya hanya di bagian Morotai Selatan, sementara sekarang pengembangannya ada di 6 Kecamatan. Kemudian Morotai Selatan juga lokusnya diperluas dan begitu juga Kecamatan Pulau Rao. Nah, ini semua harus disesuaikan dengan dokumen-dokumen ini, harus ada perubahan Peraturan Daerah dengan Ripparda,” terang Revi. 

Adanya perubahan itu, kata dia, maka Kadispar diminta untuk mengevaluasi kembali dan merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Ripparda. 

“Jadi ini administrasinya harus segera diselesaikan. Karena dasar penganggaran di Kementerian Pariwisata salah satunya perencana itu tadi,” terangnya.