TERNATE – Kasus pemberhentian Kepala Desa (Kades) akhir-akhir ini terus menyeruak. Fenomen itu juga dialami di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Menyikapi hal ini, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Maluku Utara (Malut) menilai, kebijakan pemerintah daerah tersebut tidak mengakomodir kepentingan warga. “ Bahwa upaya kami secara maksimal, akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan,” kata Ketua Papdesi Maluku Utara, Rudi Duwila.

Menurut dia, Kades merupakan perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Karena itu dia harapkan seluruh Kades di Kepulauan Sula, agar tidak terpancing untuk melakukan provokasi atau terprovokasi, dengan adanya isu maupun pengembangan opini yang dilakukan oleh oknum atau kelompok dengan tujuan menciptakan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten Kepulauan Sula.

“Prinsipnya Papdesi Maluku Utara, akan tetap mengawal kondisi ini sehingga warga desa disana, mendapat kebijakan yang pro mereka,” tandasnya.

Pewarta : Nasarudin Amin
Editor : Mahmud Daya