Belum lagi, lanjut dia, saat ini tengah menghadapi tahun pemilu. Dimana, Capil telah mendata bahwa ada sekitar 7000 data tambahan dan KTP yang harus segera dicetak.

Hal itu telah disampaikan Dukcapil ke TAPD. Namun TAPD dan Bupati hanya menyampaikan untuk menyiapkan memasukan rancangannya.

“Saya kira negeri ini harus segera diambil langkah, kalau misalnya soal pelayanan dasar saja sudah bermasalah, maka semua pelayanan-pelayanan yang belum prioritas. Misalnya pembangunan kantor DPRD yang menelan anggaran hampir Rp 17 miliar lebih dan pembangunan Mall, ada bantuan dari DAU sekitar Rp 6,5 miliar itu dihentikan saja, karena belum prioritas, maka dihentikan saja proyek-proyek itu, lalu biar dialihkan untuk pelayanan dasar bisa terlayani,” tekannya.

“Kasihan juga kan anak-anak yang melanjutkan studi tapi kerepotan karena hanya soal KTP nya tidak bisa dicetak karena alasan yang remeh temeh,” pungkas Mahmud.

Pewarta : Muhammad Rifai
Editor : Erwin Egga