Tidak kalah penting, politisasi SARA, isu yang sensitif dan berpotensi memecah belah masyarakat menjadi ancaman serius di Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Tengah. Pelanggaran administrasi dan prosedur juga menambah daftar kerawanan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai.

Berdasarkan temuan ini, Bawaslu Maluku Utara tidak tinggal diam. Masita Nawawi Gani  menyatakan, pihaknya telah merancang berbagai langkah pencegahan, termasuk sosialisasi mengenai pemilihan kepala daerah kepada masyarakat dan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar dan demokratis, serta terhindar dari konflik yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Selain itu, Bawaslu menekankan pentingnya netralitas ASN, TNI, POLRI, dan Aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas mereka selama Pilkada berlangsung. “Netralitas ini dianggap sebagai kunci dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan,” tegas dia.

Selain itu dalam mendorong partisipasi masyarakat, anggota Bawaslu Malut yang membidangi divisi pencegahan, Rusly Saraha mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga media massa dan stakeholder lainnya, untuk bersama-sama mengawal jalannya Pilkada 2024. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini dianggap sangat vital untuk menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggaraan Pilkada, serta mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran yang bisa mencederai proses demokrasi.

 “Dengan langkah-langkah strategis ini, Bawaslu Maluku Utara berupaya menciptakan kondisi Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, di tengah berbagai tantangan yang mungkin muncul,” tutup Rusly. (nas)