TERNATE – Pemkot Ternate kembali menegaskan warga korban banjir bandang akan tetap direlokasi pada lokasi yang aman dan telah disiapkan Pemkot, sesuai data yang dikantongi kurang lebih sebanyak 49 unit rumah warga yang terdampak.

Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, masa tanggap darurat masih berjalan, dan penanganan para pengungsi jadi perhatian serius, bahkan kolaborasi yang dilakukan antara Pemkot Ternate, Pemprov Malut, BNPB dan TNI/Polri serta Basarnas termasuk Kementrian PUPR dan stakeholder lain dalam proses evakuasi dan pembersihan lokasi, bahkan direncanakan pada Selasa (3/8/2024) juga akan ada kunjungan dari Menteri PUPR.

“Yang paling kita fokuskan adalah relokasi, makanya secara kebijakan kita sudah berkomitmen untuk warga tetap direlokasi pada tempat yang telah disediakan pemerintah daerah,” katanya, pada Senin (2/8/2024).

Menurut Wali Kota, relokasi warga terdampak sudah jadi komitmen untuk tetap direlokasi, dimana tempat yang disediakan oleh Pemerintah, bahkan lahan yang jadi relokasi juga sudah disiapkan Pemkot Ternate.

“Harus tetap disosialisasi bahkan respon warga di waktu kunjungan Kepala BNPB dan Menko PMK, mereka mau direlokasi, dalam kondisi seperti ini mau tidak mau pemerintah harus merelokasi dan tempat relokasi tetap di Jambula,” ungkapnya.

Kata Wali Kota, ada dua skema saat relokasi nanti yakni melalui BNPB dan Kementerian PUPR, bahkan data yang nanti direlokasi masih berproses, namun dia memastikan data awal untuk yang direlokasi adalah korban utama. Kemudian dilihat juga dari luasan wilayah yang nanti direlokasi.

“Kalau barusan data dari Disperkim skemanya sebanyak 50 rumah di tempat baru,” katanya.
Selama proses relokasi para warga ini nantinya sesuai yang disampaikan BNPB mereka mendapatkan hak menunggu  perbulan. Sembari menyebut, meski sekolah saat ini yakni SD Negeri 66 juga masih tetap pakai, namun sekolah tersebut juga kemungkinan di relokasi.

“Kemarin kepala BMKG pusat datang bicarakan skema – skema penanganan. Apakah fasilitas umum, sosial juga ditangani oleh BNPB. Tetapi perumahan secara utuh ditangani kementerian PUPR,” sebutnya.
Dikatakan Wali Kota, kemarin juga ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh IAGI termasuk sistem peringatan dininya di hulu dari sungai di Rua. Bahkan, rekomendasi IAGI dan semua dokumen yang diminta juga sudah dikirim ke Kementerian PUPR.

“Tanggap darurat ada pasca recovery dan itu menjadi target bersama. Penyiapan untuk skema lebih besar sudah disiapkan, dan warga semestinya sudah tidak bisa balik kesana (lokasi bencana).  Karena siapa yang jamin keselamatan mereka, kalau warga mau balik tinggal disitu dibuat pernyataan. Sebab kalau nekat pun berbahaya,” tandasnya.

Dia menegaskan, pembangunan secara mandiri dapat dilakukan asalkan ada lahan, karena pembangunan rumah sebagai tempat relokasi warga terdampak nantinya dilakukan pada lokasi yang disiapkan Pemkot Ternate seluas 2.6 hektar di kelurahan Jambula, Pulau Ternate, bahkan kini sudah dilakukan pembersihan lokasi untuk persiapan pembangunan rumah warga.

“Tapi kalau ada punya lahan mandiri dibangun, tetapi dicari lokasi yang lebih aman,” tegasnya.*
Editor : Hasim Ilyas