JAILOLO – Utang Pemerintah Halmahera Barat di masa kepemimpinan Bupati James Uang dan Wakilnya Djufri Muhamad menumpuk. Salah satunya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan senilai Rp 8 miliar.

Berdasarkan data Fajar Malut, iuran BPJS Kesehatan yang ditunggak pemerintah setempat  terhitung sejak Januari hingga September 2024 ini.  Per bulan sebesar Rp 1.013.180.000.

Kepala BPJS Kabupaten Halmahera Barat, Ikram R. Basir saat dikonfirmasi membenarkan adanya tunggakan iuran BPJS kesehatan.  Ikram menyebut tunggakan itu masih ada 8 bulan, sementara satu bulan sudah dibayarkan. “Iya, sudah dibayar satu bulan. Sisa 8 bulan, Februari sampai September 2024,” ungkap Ikram Selasa (10/9/2024).

Pemerintah Halbar menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk penjaminan layanan kesehatan masyarakat sebanyak 29.682 jiwa, di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jaminan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Barat, dalam rangka mendukung program “Halbar Sehat”.