TIDORE – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, mendesak Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan agar segera memfungsikan kartu retribusi elektronik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sangat disayangkan, bila ada fasilitas yang tersedia, tetapi belum dimanfaatkan. Saat ini, sudah hampir satu semester berjalan, tentunya saya harap di semester pertama ini, paling tidak ada gambaran PAD di semester pertama, walaupun perbedaannya sedikit signitifkan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Tidore, Abdurrahman Arsayd.

Menurut Politisi PDIP Kota Tidore ini, penggunaan kartu eletronik untuk penagihan retribusi Pelabuhan, mestinya sudah bisa terealisasi.

Untuk itu, Komisi II bakal memanggil Dinas Perhubungan untuk mempertanyakan persoalan ini, sekaligus meminta gambaran sejauh mana prosesnya sudah berlangsung.

“Komisi II juga akan terus menggenjot retribusi dan fasilitas-fasilitas di parawisata, seperti di pulau Maitara serta wisata lainnya, tinggal pengawasan dari instansi terakait dan bisa memfollow up kembali,” tambahnya.

Mantan Ketua DPRD Tidore ini, mengaku, fasilitas bisa dianggarkan di dalam pariwisata, namun harus didukung dengan proses pengawasan, sehingga ada timbal balik untuk menutupi anggaran yang telah anggarkan terkait dengan penagihan retribusi.

“Bila dilihat dari enam bulan pertama di tahun 2025, PAD yang dikelola OPD saat ini, masih lemah. Tetapi dari Komisi II masih fokus pada mitra kerjanya untuk menghasilkan PAD di daerah ini,”pungkasnya. (Ute)