Iswanto menuding keterlibatan penyampaian KUA-PPAS ke DPRD Maluku Utara disengajakan, agar berdampak pada kebijakan Gubernur Maluku Utara kedepan. “Agenda penyampaian KUA-PPAS dua kali namun batal, ini ada dugaan kesengajaan oleh tim yang menyusun, sehingga perlu dievaluasi,” desaknya.

Sementara Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos saat dikonfirmasi awak media mengaku, pimpinan OPD saat ini kinerjanya tidak maksimal lagi, buktinya kesempatan yang diberikan selama beberapa bulan ini kinerjanya tidak maksimal.

“kinerja mereka (pimpinan SKPD) dari awal sampai hari ini tidak maksimal sehingga saya harus ganti, sehingga tanggal 20 agustus nanti saya akan ganti pimpinan OPD,” ucapnya.

Orang nomor satu di Pemprov Malut itu mengaku jika kinerja pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Malut ini maksimal, mungkin dirinya tidak mendapat kritikan dari anggota DPRD Malut.

“sudah lihat tadi saya dapat komplain habis-habisan dari anggota DPRD Malut, karena memang faktanya begitu, dan kalau kinerja mereka maksimal mungkin sudah berdampak dari kemarin-kemarin,” tegasnya.(ril)