SOFIFI –  Anggota DPRD Provinsi  Maluku Utara mengeritik Gubernur Maluki Utara Sherly  Tjoanda Laos saat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian KUA-PPAS APBD 2026 dan KUPA-PPAS perubahan APBD 2025.

Kritik  anggota DPRD Maluku Utara akibat kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang buruk, buktinya target pendapatan daerah menurun pada APBD 2026 dan APBD perubahan 2025, selain itu tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sangat minim, salain itu keterlambatan penyampaian kUA-PPAS.

Anggota DPRD Malut dari fraksi Partai Hanura Iswanto mendesak pada Gubernur Malut agar segera mengevaluasi seluruh pimpinan SKPD yang tidak mampu bekerja dengan cepat.

“Saya rasa Gubernur evaluasi pada seluruh pimpinan OPD yang kurang efektif dalam menjalankan tugas dan tidak mampu menyesuaikan dengan kecepatan ibu Gubernur, akibatnya pengajuan KUA-PPAS juga terlambat,” desaknya.