TIDORE – Sikap tegas Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, yang berencana merevisi besaran tunjangan di DPRD Kota Tidore Kepulauan, karena dianggap membebani keuangan daerah, belum bisa ditanggapi oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketika dikonfirmasi, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tidore, Nurhayati Arifin, enggan berkomentar, dirinya malah mengarahkan wartawan untuk mengconfirmasikan ke Hj. Asma Ismail, Wakil Ketua II DPRD Tidore. “Nanti dengan Ibu Asma saja,” singkatnya sembari meninggalkan awak media, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Tidore, Rabu, (3/9/25).

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore, Hj. Asma Ismail, kemudian angkat bicara, menurutnya, Fraksi PKB merupakan gabungan dari Partai PKB dan PKS, sehingga ia tidak bisa mendahului keputusan fraksi.

“Saya tidak bisa mewakili Fraksi, karena Fraksi PKB bukan Fraksi utuh, sehingga hal ini akan kita bicarakan secara internal, hasilnya seperti apa baru kita umumkan ke media,” ungkapnya, Rabu, (3/9/25).