Bupati juga mengatakan, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan sertipikat tanah secara produktif, serta menjaga batas dan kepemilikan tanah dengan baik guna mendukung tertib administrasi pertanahan.

Tak itu saja, Bupati menyampaikan terimakasih kepada BPN Halteng. “Kita sudah lakukan PKS (perjanjian kerjasama,red) dengan BPN Halteng, dihadapan menteri Agraria. Sehingga Pemda punya justifikasi mengalokasi APBD untuk program kerjasama dengan BPN,” ujarnya.

Dia juga mengkaji sering terjadi konflik lahan, baik batas antar desa maupun batas lahan antar warga karena tidak ada kepemilikan sertifikat itu. “Jadi salah satu mencegah konflik lahan itu adalah sertifikasi lahan itu sendiri,” katanya.

“ Mudah mudahan dengan penertiban sertifikat ini bisa memitigasi hal ini. Saya sekali lagi terimakasih kepada BPN atas kerjasama ini,” tutupnya. (udy)