TERNATE – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) telah menyelesaikan tinjauan lapangan terhadap sejumlah titik proyek dan program kerja Pemerintah Kota Ternate tahun anggaran 2025, berdasarkan tinjauan di Kecamatan Moti. Hasilnya, Pansus menemukan beberapa persoalan krusial yang akan menjadi catatan rekomendasi bagi Wali Kota.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Ternate Muzakir Gamgulu mengungkapkan, ada sejumlah catatan dari Pansus LKPJ tahun sebelum belum dilaksanakan Pemkot Ternate, karena dari hasil tinjauan tersebut, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi sorotan utama. Di Puskesmas Moti misalnya, terdapat pekerjaan fisik yang belum tuntas dilaksanakan..

“Ada beberapa catatan, yang pertama terkait dengan rumah dinas dokter atau tenaga medis, dan yang kedua terkait tambahan ruangan dapur untuk pasien rawat inap yang belum selesai,” katanya, pada Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, selain masalah infrastruktur fisik, Pansus juga menemukan adanya ketidaksesuaian administrasi terkait penempatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

​Muzakir menyebut, adanya tenaga P3K yang secara administrasi ditempatkan di Moti, namun pada kenyataannya masih bertugas di wilayah Hiri dan Ternate. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penempatan yang ada.

Sementara, di sektor pendidikan, kondisi fasilitas di beberapa sekolah juga memprihatinkan.

“Ada beberapa sekolah yang meubelernya sudah tidak layak pakai. Kami juga menemukan di salah satu PAUD, kepala sekolahnya jarang berada di tempat sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal,” ungkapnya.

Dikatakannya, masa kerja Pansus sendiri telah berakhir pada tanggal 20 kemarin. Dimana, seluruh hasil temuan lapangan dan catatan evaluasi telah diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing fraksi.

​”Catatan rekomendasi ini akan menjadi ‘PR’ bagi Wali Kota untuk segera ditindaklanjuti. Dokumen sudah kami serahkan ke pimpinan untuk dibahas oleh fraksi-fraksi, guna memberikan bobot atau masukan tambahan sebelum diparipurnakan,” tegas Muzakir.

​Pansus berharap, pemerintah kota dapat bergerak cepat memperbaiki temuan-temuan tersebut agar pelayanan publik di tahun berjalan dapat meningkat dan fasilitas yang telah dibangun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal.*
Editor: Hasim Ilyas